Tahbisan Uskup Tanpa Mandat Paus dalam Kasus SSPX:Problem Kanonik dan Konsekuensi Eklesiologis

Pendahuluan

Dalam beberapa waktu belakangan ini, nama Persaudaraan Imamat St. Pius X – lazim  dikenal sebagai  Society of Saint Pius X (SSPX) – kembali menyedot perhatian umat Katolik, khususnya otoritas Gerejawi. Perhatian ini dipicu oleh mencuatnya isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus yang direncanakan pada 1 Juli 2026.  Hal tersebut memicu reaksi dari Tahta Suci (https://www.ncregister.com/cna/society-of-st-pius-x-says-it-will-consecrate-bishops-without-papal-mandate-despite-vatican-warning) serta  menimbulkan  beragam pertanyaan dan  tanggapan di kalangan umat beriman. Reaksi ini dapat dipahami, sebab isu tersebut bukan hanya menyentuh salah satu norma paling fundamental dalam tata hidup Gereja, tetapi  juga  muncul justru  di tengah situasi di mana dialog dan upaya rekonsiliasi dengan Tahta Suci tetap dibuka dan diusahakan. Ketegangan antara kehendak dialog dan rencana tindakan sepihak inilah yang membuat persoalan ini semakin menuntut klarifikasi yang jernih (https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2026-02/society-of-st-pius-x-rejects-dialogue-proposed-by-holy-see.html)

Dalam terang hukum Gereja, tahbisan uskup tanpa mandat Paus tidak dapat direduksi menjadi  persoalan disipliner atau administratif semata. Ia bersentuhan erat denga relasi hierarkis dalam Gereja, primat  Paus, serta hakikat Gereja sebagai persekutuan yang kelihatan dan terstruktur. Oleh karena itu, bahkan pada tahap rencana yang belum tentu terlaksana sekalipun, persoalan ini sudah memantik pertanyaan yuridis yang serius dan tidak dapat dipandang sebagai isu sepele.

Tulisan ini bertolak dari tesis bahwa isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus, sejauh diteropong dari perspektif hukum Gereja, dengan sendirinya mengandung problem kanonik dan membawa konsekuensi eklesiologis tertentu, terlepas dari apakah rencana tersebut pada akhirnya terlaksana, ditunda, atau dibatalkan. Dengan menempatkan persoalan ini dalam kerangka hukum dan eklesiologi Gereja, tulisan ini berupaya untuk membantu umat beriman memahami bagaimana Gereja memandang isu tersebut secara normatif, serta apa  implikasinya bagi kehidupan gerejawi dan kesatuan Gereja.

Kerangka Hukum Gereja tentang Tahbisan Uskup

Dalam Gereja Katolik, tahbisan uskup tidak dapat dipahami semata-mata sebagai  peristiwa sakramental. Ia sekaligus merupakan tindakan yuridis-eklesial yang menyentuh langsung struktur konstitutif Gereja. Oleh karena itu, hukum Gereja secara eksplisit menetapkan bahwa: ”nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato”,  tidak seorang Uskup  boleh mengkonsekrasi  seorang menjadi  Uskup, kecuali sebelumnya nyata adanya mandat kepausan (bdk. kan. 1013).  Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai ekspresi konkret dari kesatuan Gereja di bawah primat  Uskup Roma, yang oleh Konsili Vatikan II dipahami  sebagai prinsip dan dasar kesatuan yang kelihatan (bdk. Lumen Gentium, 18; 23).

Mandat Paus ini memiliki makna ganda yang saling berhubungan. Di satu sisi, mandat ini menjamin tahbisan Uskup berlangsung dalam communio hierarchica, yakni persekutuan hierarkis yang kelihatan dan sah dengan Gereja universal (bdk. Lumen Gentium, 21-22). Di sisi lain, mandat tersebut menegaskan bahwa seorang Uskup tidak hanya menerima tugas penggembalaan secara sakramental, tetapi juga diutus secara legitim  untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab kolegial para uskup bersama Paus (bdk. Christus Dominus, 2-4).

Tanpa mandat Paus, suatu tahbisan Uskup memang dapat sah secara sakramental, namun tetap tidak licit menurut hukum Gereja (bdk. kan. 1013). Perbedaan antara validitas dan liceitas ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa persoalan tahbisan uskup tanpa mandat Paus tidak berhenti pada keabsahan ritus, melainkan menyentuh keteraturan Gereja sebagai persekutuan yang terstruktur (bdk. Lumen Gentium 18, 21-23). Justru demi melindungi kesatuan Gereja dan kejelasan relasi hierarkis, hukum kanonik memandang pelanggaran terhadap norma ini sebagai persoalan serius yang mengandung implikasi yuridis dan eklesial yang luas.

Dalam terang ini, menjadi jelas bahwa persoalan tahbisan uskup tidak dapat direduksi menjadi isu internal suatu kelompok atau komunitas tertentu. Setiap tahbisan uskup selalu memiliki dimensi Gereja universal, sebab seorang uskup, menurut hakikatnya, ditahbiskan dalam dan untuk Gereja (bdk. Lumen Gentium, 20-21). Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengabaikan mandat Paus tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga  secara langsung memengaruhi relasi dengan Gereja Universal dan dengan Uskup Roma sebagai prinsip dan dasar kesatuan yang kelihatan.

Kerangka hukum dan eklesiologi ini menjadi sangat penting ketika diterapkan pada kasus SSPX. Dengan terlebih dahulu memahami norma umum Gereja, umat beriman dapat menilai persoalan ini secara proporsional, bukan berdasarkan kesan atau simpati tertentu. Dari titik inilah dapat dipahami mengapa isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus – bahkan sebelum tindakan itu benar-benar terjadi – sudah memunculkan problem kanonik yang serius dan,  karena itu, layak mendapat perhatian Gereja.

Status  SSPX sebagai Isu Kanonik

Isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus dalam konteks SSPX hanya dapat dipahami secara utuh jika kita terlebih dahulu menempatkannya dalam kerangka status kanonik SSPX itu sendiri. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1970 oleh Uskup Agung Marcel Lefebvre, dengan tujuan merayakan Misa dan sakramen  dengan menggunakan  ritus pra – Konsili Vatikan II, status kanonik SSPX berada dalam  situasi iregular dan tidak terintegrasi secara penuh dalam struktur kanonik Gereja. Dalam keadaan tersebut, SSPX tidak memiliki pengakuan kanonik sebagai entitas yang sah dalam Gereja universal.  Status kanonik yang iregular ini bukan  terutama disebabkan oleh persoalan administratif atau disipliner. Paus Benediktus XVI secara tegas menyatakan bahwa ketiadaan status kanonik SSPX dalam Gereja Katolik berakar pada persoalan doktrinal yang belum terselesaikan (Bdk. Benedict XIV, Letter to the Bishops of the Catholic Church concerning the remission of the excommunication of the four Bishops consecrated by Archbishop Lefebvre (March 10, 2009). Uskup Agung Marcel Lefebvre dan para pengikutnya menyatakan keberatan terhadap beberapa ajaran dan reformasi Konsili Vatikan II, khususnya yang berkaitan dengan liturgi, ekumenisme, kebebasan beragama, dan relasi Gereja dengan dunia modern (bdk. F. Laisney, ed. Archbishop Lefebvre and the Vatican, Kansas City,  Angelus Press, 1998, hlm. 8-10). Selama persoalan-persoalan doktrinal tersebut masih terbuka, SSPX tidak memiliki status kanonik dalam Gereja, dan karena itu tidak dapat dipandang sebagai bagian yang terintegrasi secara sah dalam struktur pelayanan Gereja.

Tahbisan  1988 dan Respons Magisterium

Dalam situasi kanonik yang iregular tersebut, relasi SSPX dengan otoritas Gereja sejak awal berada dalam ketegangan yang tidak pernah sepenuhnya terselesaikan. Ketegaan ini  kemudian mencapai titik krusial pada 30 Juni 1988 ketika Uskup Agung Marcel Lefebvre menahbiskan empat uskup tanpa mandat dari Paus sekalipun telah diperingati berkali-kali oleh Tahta Suci. Paus Yohanes Paulus II, mengingatkan Lefebvre: “With a paternal heart,  but with all the gravity required by the present circumstances, I exhort you, Reverend Brother, not to embark upon a course which, if persisted in, cannot but appear as a schismatic act…” (F. Laisney, ed. Archbishop Lefebvre and the Vatican, hlm. 110). Sehari sebelum tahbisan itu terjadi, Kardinal Ratzinger mengirim telegram kepada Lefebvre: ”For the love of Christ, and His Church, the Holy Father asks you with paternal firmness to leave today for Rome without proceeding to the episcopal consecrations on June 30 which you have announced” (F. Laisney, ed. Archbishop Lefebvre and the Vatican, hlm. 115).  Tindakan Lefebvre jelas merupakan pelanggaran  langsung  terhadap kanon  1387. Hanya Paus yang berwenang untuk memutuskan siapa yang akan menjadi uskup, dan  memberikan mandat untuk  mengkonsekrasi seseorang  menjadi uskup (kan. 1013).

Atas tindakan tersebut, Tahta Suci  mengambil langkah tegas dengan menyatakan bahwa Uskup Agung Marcel Lefebvre, ”performed a schismatical act by the episcopal consecration…” dan karena itu ia bersama para uskup yang ditahbiskannya, ipso facto telah terkena hukuman ekskomunikasi otomatis latae sententiae  (bdk. Congregation for Bishops, Decree declaring the excommunication latae sententiae of Mgr. Lefebvre and those he consecrated bishop, 1 July 1988. Terjemahan Inggris dalam Canon Law Digest 12, 804-805).  Penting dicatat bahwa sanksi ekskomunikasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai tindakan represif. Dalam tradisi hukum Gereja, sanksi kanonik justru memiliki dimensi medisinal dan protektif, yakni untuk melindungi kesatuan Gereja serta menegaskan kembali tata persekutuan hierarkis yang menjadi dasar kehidupannya. 

Sejak sanksi ekskomunikasi dijatuhkan, Uskup Agung Lefebvre tetap melanjutkan dialog dengan Takhta Suci hingga wafatnya pada tanggal 25 Maret 1991. Setelah itu, kepemimpinan SSPX diteruskan oleh para klerusnya, sementara proses perundingan dengan Takhta Suci  berlangsung secara pasang surut. Selama hampir dua dekade berikutnya, tidak terjadi langkah yuridis besar  yang  secara mendasar mengubah status kanonik SSPX.

Pada  tanggal 15 Desember 2008, Uskup SSPX, Bernard Fellay, mewakili  keempat uskup yang telah ditahbiskan pada tahun 1988 tersebut  secara resmi mengajukan permohonan kepada Paus Benediktus XVI agar sanksi ekskomunikasi yang dikenakan kepada mereka dicabut. Dalam permohonan tersebut, mereka menyatakan pengakuan terhadap otoritas tertinggi Bapa Suci serta mengungkapkan bahwa situasi yang mereka alami telah menimbulkan penderitaan yang mendalam: ”We firmly believe in the primacy of Peter and in his prerogatives, and for this reason the current situation causes us much suffering” (bdk. Congregation for Bishops, Decree Remitting the Excommunication ”Latae sententiae” of the Bishops of the Society of St. Pius X, 21 January 2009, §1, dalam Communicationes 41, hlm. 94-95). Paus Benediktus XVI mengabulkan permohonan tersebut pada Januari 2009. Sanksi tersebut dicabut dan keempatnya dipulihkan kembali ke dalam persekutuan dengan Gereja (bdk. Congregation for Bishops, Decree Remitting the Excommunication ”Latae sententiae” of the Bishops of the Society of St. Pius X, 21 January 2009, §5).   Dalam kesempatan audiensi  di bulan Januari 2009,  Paus Benediktus menggambarkan tindakannya tersebut sebagai “an act of paternal compassion” (Benedict XVI, General Audience, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20090128.html). Tindakan ini dilakukan sebagai langkah pastoral demi membuka kembali ruang dialog dan mendorong pemulihan relasi antara SSPX dan Takhta Suci.   Namun, Paus Benediktus XVI secara tegas  menyatakan bahwa pengangkatan sanksi tidak berarti pemulihan status kanonik SSPX mengingat bahwa persoalan doktrinal belum terselesaikan. Dengan kata lain, status kanonik SSPX tetap berada dalam situasi iregular: ”…until the doctrinal questions are clarified, the Society has no canonical status in the Church” (Benedict XVI, Letter to the Bishops of the Catholic Church, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090310_remissione-scomunica.html)

Dalam terang perkembangan historis tersebut – mulai dari tahbisan uskup tanpa mandat Paus pada tahun 1988, saksi ekskomunikasi, hingga pengangkatan sanksi tersebut pada tahun 2009 yang disertai dengan penegasan terkait status kanonik SSPX – menjadi jelas bahwa persoalan tahbisan uskup tanpa mandat Paus bukanlah isu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan langsung dengan relasi struktural SSPX dengan Gereja universal  dan dengan Uskup Roma sebagai prinsip dan dasar kesatuan yang kelihatan.

Dari sini dapat dipahami mengapa setiap rencana tahbisan uskup tanpa mandat Paus, segera memunculkan persoalan serius secara kanonik. Tindakan semacam itu tidak hanya  berpotensi membuka luka lama dalam relasi dengan  Gereja universal, tetapi juga memperpanjang  dan memperdalam  status iregular SSPX yang oleh Magisterium sendiri dinyatakan belum terselesaikan. Atas dasar inilah pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada problem kanonik yang secara inheren  muncul dari tindakan tahbisan uskup tanpa mandat Paus.

Problem Kanonik Yang Muncul

Dalam terang hukum Gereja dan dinamika konteks konkret kasus SSPX, isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus bukan sekadar  isu kontroversial, melainkan tindakan yang secara langsung menimbulkan sejumlah problem kanonik yang serius.  Persoalan ini tidak  bergantung pada penilaian terhadap intensi atau disposisi batin subjektif para pelaku, melainkan pada kenyataan objektif bahwa tindakan tersebut menyentuh norma fundamental yang menjaga keteraturan dan kesatuan Gereja. 

Pertama, tahbisan uskup tanpa mandat Paus merupakan pelanggaran langsung terhadap norma hukum Gereja yang secara eksplisit mensyaratkan mandat apostolik (bdk. kan. 1013) sebagai prasyarat legitim tindakan secara yuridis. Mandat Paus bukanlah formalitas administratif, melainkan jaminan bahwa seorang uskup diintegrasikan ke dalam persekutuan hierarkis Gereja universal (bdk. Lumen Gentium, 18; 21-23). Tanpa mandat tersebut, meskipun tahbisan dapat sah secara sakramental, ia tetap tidak licit menurut hukum dan tidak memiliki legitimasi kanonik dalam struktur persekutuan Gereja.

Kedua, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan serius dalam tatanan persekutuan Gereja. Seorang uskup pada hakekatnya tidak pernah ditahbiskan untuk dirinya sendiri atau bagi suatu kelompok yang berdiri terpisah, melainkan untuk Gereja, dan ia menjalankan tugasnya hanya dalam persekutuan hierarkis dengan Kepala serta para anggota kolegium para uskup (bdk. kan. 375, §2; 336). Dalam terang prinsip ini, tahbisan tanpa mandat Paus berpotensi melahirkan pelayanan episkopal yang terlepas dari integrasi sah dalam struktur hierarkis Gereja. Keadaan semacam itu bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan menimbulkan ambiguitas mendasar mengenai relasi kanonik dengan Gereja universal, batas kewenangan yang dimiliki, serta legitimasi tanggung jawab pastoral yang dijalankan.

Ketiga, dalam situasi di mana rencana tahbisan tanpa mandat Paus tetap dipertahankan meskipun telah ada penegasan dan peringatan dari otoritas Gereja, persoalan yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek prosedural. Secara objektif, persistensi dalam sikap yang  bertentangan dengan norma yang berlaku menyentuh  dimensi ketaatan yang menjadi kewajiban para klerus terhadap Paus (bdk. kan, 273) Penilaian formal mengenai  konsekuensi yuridis  lebih lanjut tentu berada dalam kewenangan otoritas Gereja, namun situasi tersebut  sudah menunjukkan adanya problem kanonik  serius dalam relasi ketaatan terhadap tata hukum Gereja.

Konsekuensi Eklesiologis

Problem kanonik dari tahbisan tanpa mandat Paus tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga membawa konsekuensi eklesiologis yang serius. Ada beberapa konsekuensi yang dapat dicermati.

Pertama, tindakan tersebut mengaburkan visibilitas kesatuan Gereja. Gereja Katolik dipahami sebagai persekutuan yang kelihatan dan terstruktur, di mana pelayanan episkopal selalu dijalankan dalam relasi dengan Uskup Roma dan kolegium para Uskup (bdk. Lumen Gentium, 18). Tahbisan tanpa mandat Paus menimbulkan situasi di mana kesatuan itu tidak lagi tampil secara jelas dan utuh.

Kedua, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan umat beriman mengenai legitimasi pelayanan. Ketika seorang uskup ditahbiskan tanpa integrasi yang sah dalam struktur Gereja universal, umat dapat mengalami ketidakpastian mengenai status kanonik pelayanannya, ruang lingkup kewenangannya, serta relasinya dengan Paus dan para uskup lainnya. Situasi ini berpotensi mengaburkan garis pemisah antara pelayanan yang sah dalam persekutuan Gereja dan tindakan yang berada di luar tatanan kanoniknya.

Ketiga, dinamika ini  memperdalam fragmentasi dalam kehidupan Gereja, karena membuka ruang bagi pemahaman tentang Gereja yang tidak lagi berakar pada prinsip persekutuan dengan Uskup Roma sebagai dasar kesatuan yang kelihatan (bdk. Lumen Gentium, 18). Ketika prinsip ini dilemahkan, gambaran tentang Gereja sebagai persekutuan yang terstruktur menjadi terdistorsi.

Keempat, keadaan ini dapat memicu perpecahan konkret di tengah umat. Kehadiran komunitas yang memiliki pengikut/anggota, namun berada dalam situasi kanonik iregular, dapat menciptakan garis pemisah dalam kehidupan pastoral sehari-hari. Umat dapat mengalami kebingungan dalam menentukan bentuk kesetiaan eklesialnya, dan hal ini dapat menggangu kesatuan dalam Gereja partikular.

Sikap Gereja: Setia pada Norma, Terbuka dalam Dialog

Dalam menghadapi isu tahbisan Uskup tanpa mandat Paus, Gereja tidak dapat bersikap ambigu. Norma yang mengatur tahbisan uskup bukanlah aturan sekunder, melainkan ketentuan fundamental yang menjaga kesatuan dan keteraturan Gereja (bdk. kan. 1013).  Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan norma tersebut harus dinilai secara objektif dalam terang hukum yang berlaku. Ketegasan ini bukan ekspresi kekakuan institusional, melainkan tanggung jawab untuk melindungi persekutuan Gereja (bdk. Lumen Gentium, 18).

Dalam relasinya dengan SSPX, Gereja sejak awal menunjukkan sikap yang konsisten dengan menjaga ketegasan norma yang melindungi kesatuan. Larangan tahbisan uskup tanpa mandat Paus ditegaskan bukanlah ekspresi kekerasan hukum, melainkan ketegasan yang diperlukan untuk menjaga integritas ajaran dan keutuhan  Gereja.  Ketegasan ini tidak berarti penutupan ruang dialog. Sebaliknya, keterbukaan untuk berdialog terus dipertahankan sebagai jalan menuju rekonsiliasi dan pemulihan kesatuan. Dialog bukanlah kompromi terhadap kebenaran, melainkan sarana pastoral untuk mengupayakan rekonsiliasi melalui penjernihan dan pendalaman aspek-aspek doktrinal yang masih menjadi titik perbedaan. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh Paus Benediktus XVI, persoalan yang menyangkut status kanonik SSPX pada akhirnya berkaitan dengan dimensi doktrinal, bukan semata-mata disipliner. Oleh karena itu, dialog yang ditawarkan Gereja tidak dimaksudkan untuk melemahkan norma, melainkan untuk membantu tercapainya kejelasan ajaran dan pemulihan persekutuan yang utuh.

Sejauh ini, Gereja  secara konsisten  ruang dialog dan penjernihan doktrinal. Namun, di tengah upaya tersebut, sikap yang tetap mempertahankan  rencana tahbisan uskup tanpa mandat Paus yang  diperlihatkan oleh pihak SSPX menghadirkan ketegangan yang tidak dapat diabaikan. Sikap semacam itu bergerak di luar kerangka dialog yang sedang diupayakan, dan karena itu berisiko memperumit proses rekonsiliasi yang telah dirintis.

Pada titik ini, menjadi jelas bahwa dialog bukanlah jalan satu arah. Keterbukaan yang ditunjukkan Gereja memerlukan tanggapan yang sejalan dengan  tata hukum dan persekutuan Gereja. Tanpa keselarasan sikap tersebut, ruang rekonsiliasi yang telah dibuka oleh Gereja justru dapat semakin menyempit. Sejarah relasi Gereja dengan SSPX memperlihatkan bahwa ketika langkah-langkah yang menyentuh struktur fundamental Gereja tetap dijalankan meskipun telah ada peringatan dan ajakan dialog, ketegangan yang timbul tidak pernah kecil. Pengalaman masa lalu menjadi pengingat bahwa tindakan sepihak dalam perkara sebesar tahbisan uskup tanpa mandat membawa konsekuensi luas bagi kehidupan dan kesatuan Gereja.

Harapan tetap tertuju pada terwujudnya dialog yang sungguh produktif antara SSPX dan Takhta Suci dalam waktu dekat. Dialog  semacam itu tentu menuntut keterbukaan yang nyata dari semua pihak, khususnya kesediaan untuk meninjau kembali rencana tahbisan uskup tanpa mandat Paus  demi menjaga kesatuan Gereja dan menghindari konsekuensi hukum yang tidak perlu. Dalam konteks ini, seruan yang disampaikan oleh Kardinal Gerhard Ludwig Müller dan Kardinal Rober Sarah patut dipahami sebagai undangan untuk menempatkan diiri secara nyata dalam ketaatan kepada Paus sebagai prinsip dan dasar kesatuan yang kelihatan (Gina Christian, ”Cardinals Müller, Sarah urge SSPX to submit to papal authority”, https://www.ncronline.org/news/cardinals-m-ller-sarah-urge-sspx-submit-papal-authority). Apabila rencana tersebut tetap dilaksanakan, maka konsekuensi kanonik yang telah ditetapkan oleh hukum Gereja tidak dapat dikesampingkan (bdk. kan. 1387). Dalam kerangka ini, otoritas Gereja bertindak bukan demi represivitas, melainkan demi menjaga kesatuan dan keselamatan umat – communio Ecclesiae tuenda est.

Penutup

Isu tahbisan uskup tanpa mandat Paus dalam kasus SSPX memperlihatkan bahwa persoalan yang tampak teknis sesungguhnya menyentuh jantung kehidupan Gereja. Ia bukan sekadar perkara disipliner, melainkan menyangkut kesatuan Gereja, primat Uskup Roma, dan kejelasan struktur pelayanan yang menjaga persekutuan.

Persekutuan dengan Paus dan para Uskup tetap menjadi titik rujukan yang menjaga kesatuan Gereja, bahkan di tengah dinamika yang tidak sederhana. Arah yang terus ditempuh adalah dialog yang tulus dan pemulihan kesatuan yang utuh – dan memang itulah yang sejak awal diupayakan oleh Gereja.  Dalam semangat yang sama, umat beriman dipanggil untuk menempatkan diri dalam arus persekutuan ini, memelihara kesetiaan kepada Takhta Suci serta menjaga ketenangan di tengah situasi yang berkembang.